时间：2025-06-06 11:46:25 来源：quickq官网是哪个

Warta Ekonomi,quickq官网登录入口 Jakarta -

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengatakan pemerintah harus mengingatkan Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin konsisten menjalankan Undang-undang Cipta Kerja dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bahkan, kata dia, UU Cipta Kerja bisa diterapkan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan oleh PT. Duta Palma Grup.

“Mestinya jika pemerintah konsisten dengan Perppu Ciptaker, mesti mengingatkan Jaksa Agung bahwa sikap Kejaksaan berlawanan dengan legal policy pemerintah,” kata Huda saat dikonfirmasi wartawan pada Senin, 20 Februari 2023.

Menurut dia, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu menjadikan pertimbangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Maka dari itu, biarkan saja jaksa penuntut umum (JPU) berspektif lain.

“Ya harus pakai Perppu Ciptaker. Biar saja (jika JPU berkeras tidak menggunakan UU Ciptaker), itu kam perspektif jaksa,” ujarnya.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar di kesempatan berbeda, juga mengatakan majelis hakim dapat menjadikan pertimbangan pakai Undang-undang Cipta Kerja dalam perkara dugaan korupsi alih fungsi lahan Duta Palma Grup.

“Soal UU Cipta Kerja juka memang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, bisa dijadikan dasar hukum bagi terdakwa baik untuk pertimbangan meringankan maupun memberatkan. Sepenuhnya menjadi kewenangan hakim,” jelas Fickar.

Seementara, Ahli Manajemen Hutan dari Intitut Pertanian Bogor (IPB), Prof Sudarsono Soedomo mengatakan, PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi sudah berusaha untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku terkait perizinan perkebunan kelapa wasit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. “Duta Palma termasuk yang paling segera mengurus penyelesaian arealnya, yang dianggap bermasalah sesuai dengan Pasal 110A UU Cipta Kerja,” kata Sudarsono pada Sabtu, 18 Februari 2023.

Seandainya terjadi pelanggaran, kata Sudarsono, harusnya diselesaikan secara administrasi. Atau paling berat menggunakan Pasal 110A UU Ciptakerja yang telah dikeluarkan Perpunya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2022 lalu. 

"Kalau saya, sudah jelas itu tidak perlu ke arah pidana. Cukup Pasal 110 A. Itu pun bagi saya sudah terlalu berat. Karena sebetulnya, tidak ada pelanggaran,” tegasnya.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：KPK Belum Berani Tahan Setnov, Kenapa?
下一篇：Waspada Modus Penculikan Turis di Thailand, Polisi Ikut Terlibat

• ·Waspada Modus Penculikan Turis di Thailand, Polisi Ikut Terlibat
• ·Kampanye 16 Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan: Hukum Pelaku
• ·NYALANG: Doa dalam Secarik Kata
• ·Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda, KPK Minta Penundaan 2 Pekan
• ·6 Cara Gampang Bikin Wanita Mood Buat Bercinta, Pria Sudah Tahu?
• ·Peluang Emas! RI
• ·Merger Grab
• ·Peluang Emas! RI
• ·KPU Tegur Grace Natalie dan Isyana Buntut Datangi Moderator Saat Jeda Debat Capres
• ·Sistem Magang Vokasi Terstruktur, Jalur Rekrutmen Efektif bagi UMKM
• ·IWIP Targetkan Rekrut 100 Ribu Tenaga Kerja Hingga 2026
• ·Penyebab Gondongan pada Anak, Orang Tua Harus Waspada
• ·Turbulensi Singapore Airlines, Aturan Sabuk Pengaman Akan Diperketat
• ·Bali Kalahkan Maladewa, Raih 'Mahkota' Destinasi Paling Romantis 2024
• ·Sistem Magang Vokasi Terstruktur, Jalur Rekrutmen Efektif bagi UMKM
• ·BI Borong SBN Rp96 Triliun, Ini Penyebabnya!