Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mengkaji pemberian rekomendasi kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai tempat kegiatan Reuni Akbar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

"Karena prinsip dasarnya soal diberikan izin atau tidak itu menjadi kewenangannya gubernur. Artinya gubernur harus melakukan kajian yang baik, apakah perlu diberikan izin atau tidak diberikan izin,"," ucap Gembong saat dikonfirmasi pewarta di Jakarta, Kamis.

Karena saat ini Monas masih ditutup untuk umum di masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), tambahnya. Setelah kepulangan Pimpinan FPI Rizieq Shihab, ada rencana digelar Reuni Akbar PA 212 di kawasan Monas.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya berencana akan menggunakan Monas dalam kegiatan Reuni 212. Slamet juga mengklaim pihaknya sudah mengajukan surat izin ke Pemprov DKI sejak tiga bulan lalu.

"Oh iya itu agenda reuni masih kami bahas ya, apakah kami akan laksanakan seperti biasa tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan," ujar Slamet di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11).

• ·Makna Kebaya Emas Puan Maharani di Sidang Tahunan DPR/MPR
• ·INFOGRAFIS: Daftar Obat Herbal yang Diamankan BPOM, Bisa Rusak Ginjal
• ·Relawan Ahok
• ·Hari Kesehatan Mental Sedunia, Pekerja Harus Sehat Mental
• ·Raja Juli Antoni Benarkan PSI Bantu Kaesang Urus Persyaratan Pilkada, Dihentikan Pasca Putusan MK
• ·3 Alasan Orang Enggan Melakukan Screening buat Deteksi Kanker
• ·Presiden Prabowo Hadiri Gala Dinner KTT ke
• ·Alim Markus Yakin Ahok Menang
• ·Dubes AS Puji Indonesia, Nadiem Makarim Dukung Kampus Jalin Kerjasama Pendidikan
• ·Ada Aturan Berpakaian Lho Saat Naik Pesawat, Sudah Tahu?
• ·7 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Awet Muda, Kurangi Asupan Gula
• ·Hari Kesehatan Mental Sedunia, Pekerja Harus Sehat Mental
• ·Terduga Teroris Cirebon Jaringan JAD Tambun
• ·Diakuisisi Perusahaan Singapura, Emiten Minuman TGUK Bakal Bisnis Frozen Food untuk Dongkrak Kinerja
• ·Anti Lebay, Ini 6 Aturan Dasar Pakai Perhiasan buat Wanita
• ·3 Alasan Kenapa Kamu Ditolak Saat Bikin Paspor