时间：2025-06-06 16:18:18 来源：quickq官网是哪个

Warta Ekonomi,quickq官网下载安卓英文版 Jakarta -

Pelabuhan merupakan simpul utama dalam rantai produksi dan distribusi sektor perikanan, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen meningkatkan tata kelola pelabuhan perikanan di Indonesia agar aman, nyaman, higienis dan modern.

Hal tersebut juga merupakan upaya KKP menjawab tantangan permasalahan dan kerawanan yang selama ini masih terjadi dan sangat mengganggu operasional di pelabuhan perikanan.

Baca Juga: KKP Yakin Kerja Sama dengan Tiongkok Tingkatkan SDM dan Kembangkan Pusat Pelatihan Kelautan

Dirjen PT Lotharia Latif menegaskan, peningkatan tata kelola pelabuhan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. 

KKP juga mengacu pada prinsip tata kelola yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, efisiensi, serta penegakan hukum yang konsisten dalam pengelolaan pelabuhan.

Beberapa pelabuhan perikanan di Indonesia menghadapi permasalahan dan kerawanan, antara lain tata kelola yg belum maksimal, penataan ruang, keamanan dan keselamatan kerja serta kenyamanan yang belum maksimal, hingga higienitas yang masih rendah. 

"Pelabuhan perikanan juga masih bisa diakses oleh pihak tidak berkepentingan yang mengganggu kelancaran aktivitas bongkar muat serta menimbulkan potensi konflik. Juga pembuangan limbah dan polusi yang merusak lingkungan perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan serta banyaknya tunggakan sewa dan pembayaran pnbp operasional pelabuhan oleh para pelaku usaha," imbuh Lotharia, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (5/6).

Sebagai upaya memperkuat status pelabuhan perikanan, KKP akan memodernisasi infrastruktur, serta digitalisasi layanan pelabuhan perikanan. Selanjutnya peningkatan pengawasan terpadu melalui sinergi dengan aparat keamanan dan pemanfaatan teknologi CCTV dan sensor digital, kepastian hukum dan zonasi aktivitas, agar pelabuhan tidak bercampur antara fungsi produksi, distribusi, dan aktivitas non-perikanan dan menjadikan pelabuhan perikanan sebagai Obyek Vital Nasional.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Hadir Perdana Sebagai Pasangan Capres
下一篇：Tak Semua Jalan Kaki Itu Menyehatkan, Ini Penjelasan Dokter

• ·Dermaster Perkenalkan Perawatan Holistik Melalui Tes Genetik Dermagene
• ·Luncurkan Aplikasi Suarapagi.id, Relawan Akan Kawal Suara Prabowo
• ·Giring Komisaris Anak Usaha Garuda (GMFI), Pengurus Lama Dicopot
• ·6 Teh Pembakar Lemak Perut Paling Jitu, Bukan Cuma Teh Hijau
• ·Lagi, Solusi Bau di Kali Item: Ditutup Waring
• ·Mau Coba Liburan ke Irlandia? Visanya Gratis buat Pemegang Paspor RI
• ·Prabowo: Kami Tak Malu
• ·Sorotan Publik Pada Iriana Jokowi Disebut Pose 2 Jari Kala Warga Teriaki Ganjar Presiden di Salatiga
• ·Terima Mandat Soal Wagub DKI, M Taufik Senyum
• ·Mengaku Pingsan, Novanto Tak Tahu Dirinya Terlibat Kecelakaan
• ·Bakal Disebar Lagi, Ini yang Terjadi Jika Digigit Nyamuk Wolbachia
• ·Sudah Banyak Minum Tapi Masih Haus? Ini 5 Penyebabnya
• ·Pria AS Penerima Transplantasi Ginjal Babi Meninggal Dunia
• ·Berat Badan Sudah Turun, Lalu Ke Mana Perginya Lemak?
• ·Miris! Tentara 'Nyambi' jadi Tukang Ojek Jadi Korban Pengeroyokan
• ·Tanggapi Putusan DKPP, Sudirman Said: Ada Bukti Cacat Legal dan Moralitas Cawapres yang Dipaksakan