Guru di Yahukimo Dibunuh KKB, Komisi X DPR RI Tuntut Pemerintah Tingkatkan Keamanan

2025-05-25 19:26:51 分类：知识阅读(23622)

JAKARTA,quickq账号购买 DISWAY.ID-- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian buka suara terkait kasus kekerasan yang berujung kematian terhadap guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat, 21 Maret 2025.

Pihaknya mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

BACA JUGA:Mendikdasmen Mu'ti Tanggapi Tragisnya Pembunuhan Guru oleh KKB Papua: Tindakan Kejahatan yang Tak Manusiawi!

Guru di Yahukimo Dibunuh KKB, Komisi X DPR RI Tuntut Pemerintah Tingkatkan Keamanan

BACA JUGA:KKB Bantai 6 Guru di Yahukimo Papua, TPNPB: Tanggapan Kami Atas Pernyataan Panglima TNI

Guru di Yahukimo Dibunuh KKB, Komisi X DPR RI Tuntut Pemerintah Tingkatkan Keamanan

Selain guru bernama Rosalina, pada peristiwa tersebut, kekerasan juga dialami oleh 5 guru lain dan 1 tenaga kesehatan.

"Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," ungkap Hetifah dalam keterangannya, Senin, 24 Maret 2025.

Ia pun meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik.

"Dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," lanjutnya.

Sehingga, pemerintah dalam hal ini kementerian bidang pendidikan, kesehatan, dan aparat keamanan diharap memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

BACA JUGA:Tiga Bulan Menghilang Saat Operasi Sergap KKB, Istri Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Minta Kejelasan

"Dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," tuturnya.

Menurutnya, penguatan regulasi serta penambahan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan juga diperlukan di Papua.

"Termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," paparnya.

Demi mencegah kejadian serupa, ia lantas mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua.