Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terhadap negara yang dinilainya gagal memenuhi kebutuhan dasar jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Ia menilai selama lebih dari 15 tahun, negara membiarkan pelanggaran hukum terjadi secara sistematis tanpa solusi konkret bagi para pengemudi.

Adian menegaskan bahwa regulasi transportasi daring harus segera disusun guna menghentikan pelanggaran hukum yang telah berlangsung lama.

“Regulasi tuh penting, harus segera dibuat karena kita sudah melanggar hukum bersama-sama selama sekian tahun,” ujar Adian, dalam Forum Legislasi bertajuk “Efisiensi RUU Transportasi Online” yang dikutip Jumat (30/5/2025).

Baca Juga: Driver Ojol Butuh Solusi Nyata, Bukan Janji! DPR Desak Audit Potongan Aplikator

Menurutnya, negara tidak dapat terus memuji kontribusi sektor transportasi daring tanpa mengakui fakta bahwa sebagian besar mitra pengemudi hanya menuntut pendapatan layak untuk menghidupi keluarganya.

“Apa sih yang dituntut oleh driver online? Gak seperti yang dituntut pejabat bos. Mereka tidak minta rumah baru, tidak minta fasilitas mobil, yang mereka minta sederhana. Tolong pastikan kami dapat pendapatan agar anak-anak kami bisa sekolah seperti mimpi anak-anak kalian,” ungkap Adian.

Adian menyebut tuntutan para driver sangat manusiawi, namun hingga kini negara tidak menunjukkan keberpihakan nyata. Ia juga menyoroti sistem pembagian potongan pendapatan yang dinilai tidak transparan, khususnya soal dana 5 persen yang diklaim sebagaitunjangan kesejahteraan.

Baca Juga: Ekosistem Ojol Rumit, Menhub Serukan Aturan yang Hati-Hati

“Mereka bilang kita buat ambulans, ambulans mana? Memang di jalan ada tuh ambulans gojek? Saya cari tahu, oh enggak itu CSR mereka... Jadi itu juga bukan untungan buat driver ojol itu,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mendesak pemerintah agar segera menyusun undang-undang yang berpihak kepada para pengemudi, bukan terus menunda dengan alasan evaluasi.

“Jadi, tolong jangan ditunda-tunda lagi... Mau nggak kita perbaiki ini? Mau. Kalau mau perbaiki, segera buat undang-undangnya,” tutup Adian.

• ·Singapura Dihantam Gelombang Baru Covid, Sepekan Capai 25 Ribu Kasus
• ·Investor Siap
• ·Eggi Sudjana Kembali Diperiksa
• ·Kenapa Ada Orang Tetap Ngantuk Meski Sudah Minum Kopi?
• ·Nurdin Desak Idrus Lobi Novanto Supaya Legowo Mundur
• ·Pengusaha Beberkan Bedanya PSBB Total Besok dengan PSBB Sebelumnya
• ·Indoritel (DNET) Setor Modal Rp40 Miliar ke Pengola KFC Indonesia
• ·Kemendag Konsisten Gandeng Generasi Wuda Jadi Wirausaha untuk Bantu Wujudkan Indonesia Emas 2045
• ·Cak Imin Tagih Videotron usai Tampil Bagus di Debat Cawapres 2024
• ·Ternyata 3 Hal Ini yang Bikin Tembok Rumah Lembap
• ·Jawaban Kemenkumham Soal Novanto: Bukan Pelesiran, Tapi Hilang dari RS
• ·PDIP Umbar Janji Jika Ganjar Menang Pemilu 2024: Pastikan Kesejahteraan Terhadap Petani dan Nelayan
• ·Nah Lho! AI Kebanggan Tiongkok Dituding Jiplak Gemini Google
• ·Korlantas Polri Launching IRSMS Mobile Presisi dan Pengembangan Smart City di Ajang Syukuran HUT ke
• ·Polisi Olah TKP, Sekuriti Eka Hospital Serpong Larang Wartawan Mendekat
• ·Wamendag Terangkan Peran Perempuan dalam Upaya RI Menuju Ekonomi Hijau